Spread the love

MakassarNews.id-Manado
Kapolda Sulawesi Utara (Sulut) Irjen RZ Panca Putra mendorong pemerintah daerah, baik di tingkat kabupaten maupun kota, menerbitkan peraturan tentang sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan. Menurut Panca, harus ada sanksi tegas dan mendidik bagi warga yang melanggar protokol kesehatan.

“Harus ada sanksi tegas dan mendidik agar masyarakat patuh terhadap peraturan daerah, khususnya dalam pencegahan penyebaran COVID-19,” ujar Panca dalam keterangan tertulis, Selasa (15/9/2020).

Panca hari ini menggelar rapat bersama penyelenggara pemilu dan instansi terkait di aula Direktorat Lalu Lintas Polda Sulut. Rapat dihadiri Ketua KPU Sulut, perwakilan Bawaslu, Pemprov Sulut, Kejati, dan Pengadilan Tinggi.

Dalam rapat tersebut, dia juga mengingatkan agar semua pihak menerapkan protokol kesehatan di tiap tahapan Pilkada Serentak 2020.

“Kita minta kepada semua pihak agar mematuhi Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 untuk mencegah penyebaran COVID-19 di masa pilkada serentak ini,” ucap Panca.

Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2020 berisi tentang perubahan atas Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wagub, Bupati dan Wabup dan Walikota dan Wawali Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam COVID-19. Panca masih terdapat banyak pelanggaran terutama terkait upaya pencegahan COVID-19 saat tahapan pendaftaran calon peserta pilkada.

“Di dalam Peraturan KPU ini sudah diatur bagaimana teknis pelaksanaan pilkada dengan tetap memperhatikan pelaksanaan protokol kesehatan pencegahan COVID-19,” tutur Panca.

Terkait penerbitan aturan bagi pelanggar protokol kesehatan, Panca menuturkan hal tersebut untuk menindaklanjuti Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian COVID-19. Peraturan wali kota maupun peraturan bupati, menurut Panca, memiliki kepastian hukum. *) MNews