Spread the love

Makassarnews.id-Sinjai.
Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat Sinergitas Jaringan Informasi Pemantau Dana Desa (LSM Sinjai Pedas), Usman minta keberadaan keberadaan pariwisata Tongke-Tongke mampu memberikan dampak ekonomi masyarakat setempat bukan program adminstratif.

Melalui Proses dari hasil pemantauan LSM Sinjai Pedas.Analisa mengenai dampak lingkungan (AMDAL) yang di anggapnya ada kejanggalan atau mekanisme yang sengaja di labrak menduga oknum Tertentu Oleh pemangku kepentingan pariwisata yang ada di Kabupaten Sinjai, melalu hasil pemantauan LSM Sinjai Pedas.
Kamis (06/08/20).

Ketua LSM Sinjai Pedas, Usman saat ditemui di Coffe Street Minta Kepada Stakeholder maupun Dinas terkait yang ada di kabupaten Sinjai  dalam proses Pengajuan dokumen AMDAL dianggap ada beberapa item kerangka acuan yang diabaikan yg merupakan adanya indikasi pelanggaran sebagai berikut :

1.Fotocopy sertifikat tanah Ada karena Punya Hak Milik pada lahan Tersebut tidak pernah di bebaskan.
2. Memorandum of Understanding (MoU) terkait bagi hasil dengan desa tidak real.
3.Berita acara saat Sosialisasi yang di tandatangani oleh Kepala Desa dan daftar absen yang terkesan di manipulasi.
4.Fotocopy bukti pengumuman di media Massa.
5.Foto pengumuman yang di tempel di papan informasi di lokasi.
6.Ada indikasi pembiaran yang dilakukan oleh instansi terkait dalam pekerjaan/proyek Destinasi obyek wisata mangrove Tongke-tongke.
7.Indikasi. ketidak siapan Lembaga Aku Cinta Indonesia(ACI)dalam hal penerimaan dan pengelolaan dana hibah
8.Tuntutan Masyarakat terkait bagi hasil pendapatan Objek Wisata Mangrove yang tidak sesua harapan.

Melalui studi AMDAL yang dilaluinya Ketua Lsm Sinjai Pedas Usman Berharap adanya usaha dan kegiatan pembangunan dapat memanfaatkan dan mengelola sumber daya alam(SDA) Maupun Sumber daya Manusia(SDM) secara efisien dengan dampak positif dan tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

Lanjut, “Dasar Hasil pemantauan serta investigasi maupun kajian yang Kami lakukan LSM Sinjai Pedas,Bahwa apa yang ada dokumen izin AMDAL lingkungan 06/M.02a/PTSP/2019 terkait pembangunan pariwisata tongke tongke, hal ini tidak sesuai UU 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.Karena seharusnya melaksanakan kewajibannya dulu sebelum menerbitkan dokumen tersebut”, tegas Usman.

Menambahkan, “Saya minta Minta Kepada Stakeholder maupun Dinas terkait untuk, menyelesaikan permasalahan AMDAL yang belum dilaksanakan, dan meminta MENUTUP Tempat wisata mangrove Tongke Tongke sampai selesainya persoalan ini”, tegasnya lagi.

“Ada pun Pihak Stakeholder maupun Dinas terkait yang Di Maksud Pemerintah Kabupaten Sinjai,Melalui Dinas Parawisata Kabupaten Sinjai.jika Harapan Ini Terabaikan Insya Allah Saya akan Melakukan yang saya Itu benar Kejenjang Lebih Jauh”, tutup Usman.

Laporan : Sambar.