Spread the love

MAKASSARNEWS.ID – Gowa – Maraknya kabar terkait gangguan terhadap media sosial (medsos) aplikasi WhatsApp, Instagram, dan Facebook menjadi polemik bagi pengggunanya.

Tagar, Whatsappdown dan Instagramdown yang menjadi trending topik dunia maya harus butuh perhatian oleh pemerintah. Hal ini bukan sekali atau kedua kalinya, namun berita ini sudah sering muncul.

Kabar serupa juga muncul, beberapa pekan kemarin, dimana para pengguna medsos mengeluh terkait gangguan jaringan medsos bahkan diintrusikan untuk ditutup sementara.

Berdasarkan penggunaan WhatsApp adalah suatu aplikasi pesan instan secara online yang memiliki pengguna paling banyak, khususnya di Indonesia dari kalangan milenial.

Merujuk pada keluhan masyarakat atau pengguna medsos, Wakil Sekretaris (Wasekum) Informasi dan Komunikasi HMI Cabang Gowa, Syukur El Basri mendesak Kementrian Kominfo agar segera bertindak secepatnya.

“Kami mendesak Kemenkominfo secepatnya mengambil langkah dalam menangani keluhan masyarakat. Ini bukan pertama kalinya terjadi, sebaiknya pihak Kemenkominfo melakukan koordinasi dengan pihak Facebook selaku induk jejaring sosial terpopuler di dunia,” ungkapnya, Kamis (04/7/2019)

Jadi, Kemenkominfo harus mencari penyebabnya. Apakah hal ini berhubungan dengan maraknya akun palsu di medsos yang mempengaruhi stabiliatas penggunaan medsos, ataukah memang pihak Facebook telah melakukan berbagai pelanggaran.

Hal itu bisa menjadi wacana publik, karena sebelumnya Kemenkominfo pernah membeberkan terkait model bison is yang diterapakan Facebook di Indonesia. Bahkan Kemenkominfo secara tegas mengatakan bahwa Facebook belum memiliki PT seperti halnya pelaku salam lainya.

Seperti dikabarkan oleh Tribun Jogja tertanggal 7 Mei 2018 lalu. Menteri Kominfo, Rudiantara menyoroti model bisnis Facebook.

“Saya tanya model bisnis Anda di Indonesia bagaimana. Orang lain sudah bayar pajak, bikin PT di Indonesia, Anda belum,” kata dia, ditemui sesaat sebelum beranjak dari Kantor Kominfo, sekitar pukul 16.30 WIB.

Diketahui, Facebook telah memiliki kantor operasional di Capital Place Lantai 49, Gatot Subroto, Jakarta, sejak Agustus 2017 lalu.

Kala itu, Country Director Facebook Indonesia, Sri Widowati, mengatakan Facebook sudah menjadi Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia sejak Maret 2017.

Kendati begitu, menurut Rudiantara, kantor Facebook Indonesia tersebut masih berupa perusahaan layanan (service company), bukan menangani bisnis.

Selain itu Komisi I DPR RI penah mengatakan bahwa pihak Facebook melanggar UU ITE Pasal 23 atas kebocoran data satu juta pengguna Facebook di Indonesia disebakan adanya pihak ketiga. Akhirnya, Facebook dinilai sudah melanggar undang-undang yang berlaku.

Meutya Hafid, wakil ketua fraksi Golkar di Komisi I, melihat Facebook sudah melakukan pelanggaran serius. Meutya mengutip UU ITE pasal 32 sebagai aturan yang dilanggar oleh Facebook.

“Sebagai negara yang berdaulat, hukum di Indonesia harus dipenuhi dan siapapun yang melanggar dikenakan sanksi sesuai aturan hukum yang berlaku,” tulis Meutya saat dihubungi via WhatsApp, seperti dilansir ccnindonesia.com, Kamis (06/4/2018).

Berdasarkan hal tersebut, Wasekum Infokom HMI Gowa Raya kembali mengimbau kepada Kemenkominfo agar secepatnya mengambil untuk menemukan solusinya.

(*MNews)