Spread the love

MAKASSARNEWS.ID – Polres Gowa berhasil meringkus sedikitnya 3 orang tersangka, terkait penyalahgunaan pengelolaan Anggaran Dana Desa (ADD), di Desa Tinggimae Kecamatan Barombong Kabupaten Gowa.

Ketiga pelaku yang telah ditetapkan sebagai tersangka, diantaranya berinisial : FH (60th) pensiunan/mantan Kepala Desa Tinggimae Kec. Barombong Kab. Gowa, RM (31th) Kaur Keuangan Desa Tinggimae, dan AP (52th) Sekretaris BPD Tinggimae.

Saat menggelar press conference, Kapolres Gowa Akbp Shinto Silitonga, SIK., MSi didampingi Kasat Reskrim Akp Herly Purnama, menjelaskan
“Hasil ungkap ini merupaka kerjasama yang dilakukan Polres Gowa bersama Inspektorat Pemkab Gowa selaku APIP (Aparatur Pengawasan Internal Pemerintah),” jelasnya. Rabu (26/12/2018).

Kasus penyalahgunaan anggaran desa tersebut, diketahui kerugian negara mencapai hingga Rp. 773.657.978, pada Anggaran Dana Desa tahun 2016 dan 2017.
Dana yang diperuntukkan untuk pembangunan jalan tani ini, dimanfaatkan oleh pelaku dengan memutar balikkan fakta, dan merekayasa data, agar terkesan pembangunan itu telah dilaksanakan.

Saat ini pihak Kepolisian berhasil mengamankan sejumlah barang bukti dari pelaku, diantaranya 2 rekening koran, laporan realisasi APBD tahun 2016-2017, 11 buah stempel berbagai toko, 9 buah buku tabungan, 4 lembar kwitansi, 2 lembar slip setiran, sebuah laptop dan komputer serta printer. “Penyidik juga mengamankan dari pelaku 8 blok nota kosong berbagai macam toko dan 4 buah buku catatan pengeluran dan pemasukan,” jelas Shinto.

Kapolres juga menambahkan kalau pihaknya akan mengembangkan kemana dana-dana tersebut disalurkan bahkan akan memberlakukan “Reversel Evidence”, yakni dengan menyita seluruh uang yang ada di rekening pelaku, untuk dibuktikan bahwa uang tersebut bukanlah hasil dari kejahatan.

“Jadi kami menghimbau kepada seluruh aparatur desa dan lurah agar senantiasa mengelola ADD yang diberikan negara dengan benar dan tepat, sesuai peruntukannya yakni untuk kemakmuran masyarakat,” tegas Shinto.

Atas perbuatannya tersebut, ketiga pelaku kini dijerat dengan Pasal 2 subs Pasal 3 UU No.20 Tahun 2001 ttg perubahan atas UU No.31 Tahun 1999 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 20 tahun.

Penulis : Soni Vayzal (J)