Spread the love

MAKASSARNEWS.ID – SDGs atau jika dibahasakan menjadi TPB adalah kependekan dari Sustainable Development Goals alias Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau Sustainable Development Goals (TPB/SDGs).

Dalam SDGs terdapat 17 sasaran dan 169 target yang terukur dan ditetapkan PBB sebagai agenda dunia pembangunan untuk kemaslahatan manusia dan planet bumi.

Tujuan pembangunan dunia ini dicanangkan bersama pada resolusi PBB 21 Oktober 2015 sebagai ambisi pembangunan bersama hingga tahun 2030. Kabar baiknya, Indonesia menjadi negara yang tidak hanya aktif menginisiasi SDGs, tapi juga menjadi role model dunia.

Leadership, Presiden Jokowi yang memimpin pelaksanaan SDGs mendapat apresiasi tinggi dari dunia internasional. Ini tak lain karena komitmen pemerintah yang tercermin dalam Perpres No. 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).

Deputi II Kepala Staf Kepresidenan, Yanuar Nugroho memaparkan, baru pertama kalinya dalam sejarah, negara secara resmi meluncurkan rencana kerja pembangunan yang sangat komprehensif, sinergi institusi pemerintah dan non pemerintah. Sebuah kerja besar gerakan bersama untuk mencapai tujuan secara inklusif, rinci, transparan dan akuntabel melalui Rencana Aksi Nasional (RAN) dan Daerah (RAD) untuk pencapaian SDGs.

“Ini adalah sebuah upaya gotong royong secara nasional dari Sabang sampai Merauke. Saatnya anak muda ambil bagian, untuk masa depan untuk Indonesia dan dunia yang lebih baik,” kata Yanuar dalam road show SDGs di Makassar.

Acara sehari di kota ‘Angin Mamiri’, berlangsung dalam dua sesi, yakni berupa Forum Komunikasi Daerah ‘Kerjasama Multi Pihak dalam Pencapaian SDGs’ serta diskusi bersama milenial bertajuk ‘United We Fight, United We Win: Peran Anak Muda dalam Agenda 2030’ (27/11).

Dalam momen kerja bareng Kantor Staf Presiden, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kementerian PPN/Bappenas dan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan, Yanuar menegaskan, kunci keberhasilan implementasi SDGs dipegang oleh pemerintah daerah.

Dijelaskan, 34 provinsi kini sebagian besar telah menyelesaikan Rencana Aksi Daerah (RAD) SDGs yang disusun melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan pemerintah, organisasi kemasyarakatan, pelaku usaha, filantropi, media, dan akademisi. Hal ini karena para pemangku kepentingan daerah yang mengetahui kebutuhan daerah itu sendiri.

“Jangan hanya mengerjakan implementasi SDGs berdasarkan komitmen global, tapi harus sesuai konteks daerah. Apakah membantu tujuan pembangunan yang ada di Sulawesi Selatan sendiri? Perubahan itu terjadinya di daerah, bukan di Jakarta,” ungkap Yanuar. (*/Albar)