Spread the love

MAKASSARNEWS.ID Jakarta – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI menindaklanjuti rekomendasi Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) yang memerintahkan penambahan waktu 30 hari untuk perbaikan dan pembersihan daftar pemilih yang akan digunakan pada Pemilu 2019.

Sebelumnya pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Perbaikan Kedua (DPTHP-2) Pemilu 2019, Kamis (15/11/2018), Bawaslu merekomendasikan penambahan waktu perbaikan daftar pemilih hingga 30 hari kedepan yang disepakati peserta rapat (Bawaslu, partai politik maupun kementerian/lembaga).

Rekomendasi sendiri keluar setelah KPU berhasil merekapitulasi daftar pemilih dari 28 provinsi, sementara 6 provinsi lainnya dilaporkan mengalami sejumlah kendala.

Ketua KPU Arief Budiman memberikan penjelasan terkait sebab enam provinsi (DKI Jakarta, Jawa Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah serta Maluku) yang belum melaporkan hasil rekapitulasi daftar pemilihnya ke tingkat pusat. Menurut mantan Anggota KPU Jawa Timur itu, keterlambatan dikarenakan bermacam faktor, mulai dari kondisi geografis, jumlah pemilih yang besar hingga adanya gangguan sistem informasi yang digunakan KPU.

Meski demikian, Arief mengatakan bahwa waktu tambahan ini juga akan dimanfaatkan oleh lembaganya untuk menembersihan daftar pemilih selain menunggu laporan hasil rekapitulasi dari 6 provinsi. Waktu satu bulan juga akan digunakan untuk menindaklanjuti temuan Bawaslu terkait adanya kabupaten/kota yang belum melaksanakan pencocokan dan penelitian (coklit) langsung ke warga karena keterbatasan waktu.

Sebagai informasi pada Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi DPTHP-2, KPU melaporkan jumlah pemilih yang terdata mencapai 191.261.798 orang.

Jumlah tersebut berasal dari 189.144.900 pemilih (dalam negeri) dari 28 provinsi yang telah melaporkan dan data lama dari 6 provinsi yang belum melaporkan hasil rekapitulasi DPTHP-2, serta 2.116.898 juta pemilih luar negeri. “Yang sudah menyerahkan datanya (28 provinsi) apabila ditemukan pemilih yang belum masuk (DPTHP-2) silakan diupdate. Maka 30 hari kedepan kita akan rapat pleno,” tutup Arief. (*/red)