Spread the love

MAKASSARNEWS.ID – Tim verifikasi Anugerah Parahita Ekapraya (APE) 2018 mengevaluasi sejumlah kabupaten /kota. Salah satunya adalah Kota Makassar.

Kepala Bappeda Kota Makassar Khadijah Iriani, yang mewakili Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto dalam pemaparannya di depan tim verifikasi menjelaskan bahwa sejumlah kebijakan Pemerintah Kota Makassar ber-perspektif gender, yang diterapkan oleh organisasi perangkat daerah yang ada.

“Hal itu sudah tertuang dalam perwali, surat edaran, mulai dari RPJMD, Renstra SKPD, Renja , RAD PUG RoadMap. Kita juga ada shelter warga, lorong layak anak, dan sejumlah program yang terkait pengarusutamaan gender. Dan yang pasti kita ada layanan aduan 112. Jika ada masalah bisa langsung hubungi ke sana dan langsung akan didistribusikan, baik itu perseolan perempuan dan anak,” urai Khadijah yang juga Ketua Pokja PUG.

Sementara itu, Kepala Dinas Pemberdayan Perempuan dan Perlindungan Anak, Tanri A Palallo menambahkan, jika semua aturan terkait pengarusutamaan gender (PUG) sudah ada aturannya, meski belum ada perdanya, karena masih digodog di DPRD Kota Makassar, dan masuk pembahasan ketiga. “Insya Allah akhir tahun ini peraturan teknis kelar dan bisa disahkan akhir 2018,” tambahnya.

Selain itu, semua pihak yang terkait diminta memberi penjelasan terkait program dan pengawasan termasuk anggarannya yang terkait pengarusutamaan gender. Seperti LSM, Inspektorat, Dinas Koperasi, Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Tenaga Kerja dan Litbang.

Menanggapi semua pemaparan Pemkot Makassar, Rudi Purboyo, Ketua Tim Verifikasi APE 2018 di Sulsel menjelaskan, jika tujuan verifikasi dan evaluasi yang mereka lakukan adalah untuk melihat langsung data-data pendukung, apakah memang valid, dan sudah ada serta lebih baik.

“Tahun lalu itu untuk Provinsi Sulsel, yang mendapat penghargaan APE ada 1 provinsi dan 14 kabupaten/kota termasuk Sulsel, termasuk Kota Makassar. Dan tahun ini akan masuk kategori mentor,” seru Rudi.

Terkait pemaparan Pemkot Makassar, Rudi menegaskan, jika program SKPD pasti ada yang belum menyentuh pada PUG, sehingga harus terua didorong untuk ditingkatkan. Karena menurutnya, jima melihat kelapangan, pasti ada kendala yang dihadapi.

“Kalau Makassar belum ada Perdanya, kita masih bisa gunakan perda atau peraturan yang lama. Kita bisa lihat yang sebelumnya dan progresnya seperti apa, karena sebetulnya, memang karena kondisi, jadi bisa dimaklumi,” Tambah Rudi. (*/red)