Spread the love

MAKASSARNEWS.ID – KPU Sulawesi Selatan mengapresiasi terbentuknya Jaringan Demokrasi Indonesia (JaDI). JaDI diinisiasi para aktivis yang berpengalaman sebagai penyelenggara pemilu.

JaDi diharapkan menjadi aliansi strategis bagi KPU Sulsel untuk mendorong kualitas demokrasi lebih baik dan iklim Pemilu yang bersih.

“JaDI akan memperkuat akar demokrasi dan memperbaiki tatatan regulasi yang sering kali tumpang tindih dalam penerjemahannya,” kata Ketua KPU Sulsel Misna M Attas usai menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) di Hotel Four Points by Sheraton.

MoU itu juga diteken Presidium JaDi Sulsel Mardiana Rusli yang sekaligus mantan komisioner KPU Sulsel.

Selama ini kualitas demokrasi prosedural dikawal penyelenggara pemilu yaitu KPU, Bawaslu, dan DKPP. Tentu saja, tambah Misna, lembaga penyelenggara membutuhkan sparring parnert dalam mengawal proses tahapan Pemilu dan Pilkada nanti.

Bentuk kerja sama JaDi dengan KPU Sulsel antara lain pemantauan, membangun kapasitas penyelenggara, pendampingan hukum bagi penyelenggara, akses dan informasi terkait data kepemiluan, dan kerja sama dalam membuat kelas-kelas kepemiluan.

Presidium JaDi, Mardiana Rusli mengatakan bahwa MoU ini komitmen yang mengikat kedua belah pihak dalam aktif bekerja sama menuju Pemilu bersih dan berkualitas.

“Komitmen JaDi adalah mengawal Pemilu bersih. Karena satu tujuan yakni integritas proses pemilihan baik Pemilu 2019 maupun Pilkada 2020 sehingga membangun komitmen dengan KPU Sulsel dan ke depan dengan Bawaslu Sulsel juga lembaga pemantau lainnya,” kata Ana Rusli.

Mardiana menyadari bahwa problem-problem penyelenggaraan tidak bisa hanya dikerjakan KPU atau Bawaslu. JaDi hadir sebagai napas gerakan. KPU dan Bawaslu tentu membutuhkan aliansi strategis untuk mengawal proses, kritik konstruktif, dan membantu peningkatan kapasitas penyelenggara.

JaDI dibentuk pada 15 Agustus 2018 oleh para komsioner KPU RI dan Bawaslu RI periode 2013-2017. Penggagasnya antara lain Juri Ardiantoro, Ida Budiati, Ferry Kurnia Rizkiyansyah, Hadar Nafis Gumay, dan Sigit Pamungkas dari KPU. Sementara dari Bawaslu antara lain Nasrullah, Endang Wihdaningtyas, Daniel Zochron, dan Nelson Simanjuntak.