Spread the love

MAKASSARNEWS.ID Jakarta Meski hari pemungutan suara Pemilu 2019 masih enam bulan lagi, namun pengetahuan akan tata cara dan mekanisme memilih di Tempat Pemungutan Suara (TPS) perlu diperdalam masyarakat. Khususnya bagi mereka yang 17 April 2019 tidak berada didomisilinya, maka perlu mengetahui bagaimana mekanisme pengurusan pindah memilih untuk memastikan tidak kehilangan hak suaranya.

Hal tersebut disampaikan Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) Hasyim Asy’ari saat menerima kunjungan puluhan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponegoro (Undip) Semarang di Kantor KPU Jalan Imam Bonjol Jakarta (12/11).

Pada kesempatan itu Hasyim menjawab pertanyaan dari salah seorang mahasiswa yang khawatir hak pilihnya hilang karena berada di daerah yang bukan sesuai domisilinya di hari pemungutan suara nanti. Oleh Hasyim yang bersangkutan ditenangkan dan diingatkan untuk mengurus formulir pindah memilih (A5) di PPS lokasinya memilih untuk kemudian formulir tersebut dilaporkan ke PPS tujuan agar dapat mencoblos di TPS.

Menurut Hasyim mekanisme pindah memilih ini memang penting bagi mahasiswa yang notabene banyak tinggal didaerah tempat mereka menuntut ilmu. Meski begitu, pindah memilih bukan tanpa konsekuensi, sebab bagi mereka yang pindah memilih tidak akan mendapatkan jumlah surat suara yang sama dengan tempat tinggal asal. “Kalau pindahnya beda kab/kota satu provinsi maka hanya dapat untuk DPR, DPRD provinsi, DPD dan presiden-wakil presiden. Kalau pindahnya sudah beda provinsi tentu hanya mendapat surat suara presiden-wakil presiden, karena sudah berbeda dapil,” jelas Hasyim.

Selain menerangkan tentang pindah memilih, di penjelasan lain Hasyim mengingatkan mahasiswa untuk menjaga diri dari bahaya politik uang dalam pemilu, juga menerangkan akan adanya sanksi bagi yang melanggar ketentuan tersebut.

“Tapi di pemilu beda dengan pemilihan serentak. Hanya yang memberi yang dipidana, sementara di pemilihan kepala daerah baik pemberi dan penerima bisa dipidana,” tambah Hasyim. (*/red)