Spread the love

MAKASSARNEWS.ID Jakarta – Mengentaskan kemiskinan merupakan salah satu agenda “Suistainable Development Goals” yang juga menjadi prioritas nasional Pemerintah Indonesia. Program Keluarga Harapan atau yang biasa disingkat dengan PKH adalah salah satu program bantuan sosial utama yang secara signifikan memberikan berbagai dampak positif.

PKH juga memberikan dampak pada sektor yang lain seperti turut andil dalam penurunan stunting, mengurangi angka drop out sekolah dan mengurangi pekerja anak.

Kementerian Sosial menerima 45 orang tamu dari 14 negara yang merupakan peserta Joint nas Cross-Country Learning Workshop on Strategies for Financing Social Protection to Achieve SDGs.

Ke 14 negara yang terlibat dalam kegiatan ini adalah : Malaysia, Philippine,Timor Leste, Myanmar, Fiji, Papua Nugini, Vietnam, Mongolia, Korea, Laos, Pakistan, Uzbekistan dan Azerbaijan. Sehari sebelumnya Keukeu Komarawati, Kasubdit Bantuan Sosial memberikan paparan tentang Inovasi Bantuan Sosial di Indonesia di depan para peserta di Hotel Indonesia Kempinski Jakarta (Rilis;09/11/2018).

Workshop ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas Kementerian dari negara-negara peserta yang bekerja dengan aspek perlindungan sosial tentang bagaimana mengembangkan program perlindungan sosial; memfasilitasi pertukaran pengetahuan lintas negara peserta sehingga dapat diperoleh strategi yang sukses yang dapat direplikasi di Negara lain; meningkatkan pengetahuan dan sumber keuangan yang inovatif bagi program perlindungan sosial dan memperkuat kesadaran kementerian di sektor ekonomi untuk dapat berinvestasi pada program perlindungan sosial.

Adapun, salah satu agenda workshop ini adalah berkunjung ke Kementerian Sosial untuk menerima penjelasan tentang PKH kemudian meninjau Contact Center dan berdiskusi Bersama Keluarga Penerima Manfaat (KPM), Pendamping Sosial, Pekerja Sosial Supervisor dan para koordinator SDM PKH Provinsi DKI Jakarta.

Rombongan tamu disambut hangat oleh Kepala Biro Perencanaan, Adhy Karyono yang didampingi keempat Kasubdit dari Direktorat Jaminan Sosial Keluarga. Adhy menyampaikan gambaran umum tentang PKH.  Selanjutnya, Rr Endah Sulistyaningsih, Kasubdit Sumber Daya memaparkan secara lengkap mengenai PKH, baik pencapaian maupun tantangannya.

Terjadi diskusi yang’ sangat kondusif di antara peserta tim Kementerian Sosial salah satunya, Sayed Mahmood dari Pakistan yang menanyakan bagaimana PKH melakukan pemutakhiran data ;  apakah pendamping yang melakukan atau KPM dapat melakukannya di pusat data yang ada. Dijelaskan oleh Slamet Santoso, Kasubdit Validasi dan Terminasi bahwa saat ini pendampinglah yang melakukan pemutakhiran data untuk kemudian diinput pada SIM PKH.

Selanjutnya pertanyaan juga muncul dari Da Silva dari Timor Leste yang menanyakan bagaimana koordinasi lintas kementerian, mengingat PKH juga tergantung kepada “supply side” yang harus dipersiapkan oleh kementerian lain. Adhy menjelaskan bahwa sebagai program prioritas nasional, PKH memang secara nasional berkoordinasi  dengan kementerian lain dan program yang dilaksanakan di setiap kementerian terkait dapat saling mendukung.

Setelah berdiskusi di Ruang Rapat Utama Lantai 2, peserta diajak untuk mengunjungi Contact Center PKH di Gedung D / Aneka Krida lantai 1 dan kembali berdiskusi tentang proses penerimaan pengaduan serta penyelesaiannya.

Beberapa peserta menyampaikan bahwa Contact Center ini adalah hal yang tepat mengingat kompleksitas PKH yang luar biasa, dan menunjukkan bahwa pemerintah mempunyai transparansi dan akuntabilitas yang tinggi. (*/red)