Spread the love

MAKASSARNEWS.ID – Masih terngiang ditelinga, agenda Pilwakot Makassar 2017-2018 lalu hingga pasca penghelatan dua kandidat yang berlangsung dramatis, ternyata menyimpan aroma korupsi dibelakang layar.

Penyidik Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus) Polda Sulsel kini tengah melakukan pemeriksaan terkait dugaan korupsi dana hibah Rp60 miliar pada tahun 2017 dari Pemkot Makassar ke KPU Makassar. Anggaran tersebut diperuntuntukkan bagi penyelenggaraan pemilihan walikota dan wakil walikota Makassar tahun 2018.

Secara estafet, Kejaksaan Negeri Makassar bersama Kejaksaan Tinggi Sulsel pun sementara mengorek keterangan sejumlah pejabat, diantaranya, Wahid Hasyim Lukman, divisi hukum KPU Makassar dan Andi Syaifuddin, divisi partisipasi masyarakat dan SDM KPU Makassar.

Dari keterangan sumber, pencairan dana hibah dilakukan sebanyak dua tahap. Pencairan tahap pertama dilakukan pada 2017 sebanyak Rp 16.675.000.000, dan pada tahap kedua, pencairan dilakukan tahun 2018 sebesar Rp 43.325.000.000.

Dalam penyelidikan dugaan kasus korupsi dana hibah ini, pihak kejaksaan dan kepolisian diketahui akan tetap bersinergi berdasar MoU antara Kejaksaan Agung dan Polri, Dan setelah naik ke tahap penyidikan, barulah dilakukan salah satu dari dua institusi tersebut.

Hingga kini, sejumlah pihak menunggu kinerja para aparat hukum, kapan kiranya lanjut ke tingkat penyidikan. (Albar)