Spread the love

MAKASSARNEWS.ID – Direktur Lembaga Pemerhati Publik (LPP) Sulawesi Selatan, Andi Dedi Arfandi, yang juga berprofesi sebagai advokat muda di makassar mempertanyakan keberadaan Tim percepatan pembangunan daerah yang disingkat TP2D.

Aktivis Hukum ini mempertanyakan fungsi TP2D. “Apakah tidak bertabrakan dengan UUD dan kewenangan melampaui kewenangan APIP aparat pengawas internal pemerintah, Pemerintah Provinsi/ Kabupaten, TP4D Kejaksaan dan oganisasi-organisasi LSM dan lainnya”, ungkapnya kepada media.

Meskipun pro kontra, sapaan Andi Edi mendukung dan mengapresiasi TP2D dalam hal pembangunan. “Mungkin keberadaan TP2D antinya akan membantu program pemerintah provinsi. Tetapi, menurut hemat saya, wadah yang dibentuk oleh pemprov harapan kami adalah legalitasnya yang berlandaskan perundang- undangan dan berkekuatan hukum. Kedua, fungsi dan keahlian tim TP2D perlu diketahui, dan tim TP2D yang dibentuk Pemprov diharapkan mampu memformulasikan sebuah kebijakan dan inovasi karya nyata”, paparnya.

Andi Edi menambahkan poin ke empat, bahwa kehadiran TP2D diharapkan mendorong program infrasuktur pemerintah yang baik bebas KKN dan paling utama mengedepankan kepentingan masayarakat bukan kepentingan internal kelompok.

Menurutnya yang paling berkewenangan adalah fungsi legislatif untuk kiranya mengavaluasi keberadaan TP2D, agar nantinya masyarakat paham dan tidak menimbulkan kontra versi.

“Kami juga akan mengawal secara ketat bersama teman teman aktivis yang tergabung dan segera mungkin melakukan rapat dengan pendapat ( RDP ) bersama pihak2 terkait nantinya dikantor DPRD”, tutur aktivis hukum ini. (Albar)