Spread the love

MAKASSARNEWS.ID – Perseroan Terbatas Perkebunan Nusantara (PTPN) XIV kembali menuai sorotan, kali ini dilokasi Kecamatan Angkona, Kabupaten Luwu Timur.

Hal ini terungkap lewat pengakuan salah satu warga, Febriadi yang membuktikan dokumen pengembalian tanah masyarakat yang terhisap masuk ke dalam areal inti PTPN XIV PKS II Malili.

Saat dikonfirmasi, Udding, 75 tahun, yang mengaku pemilik tanah seluas 50 Hektar, diketahui hingga saat ini tidak pernah dikembalikan ataupun dikompensasi oleh pihak PTPN XIV.

Menurutnya, selama masuknya PTPN XIV pada tahun 1993 menanam kelapa sawit, dirinya tidak pernah memperoleh apapun sebagai kompensasi atas haknya.

“Selama PTPN masuk menanam dikebun milikku sampai sekarang saya tidak pernah menikmati hasilnya”, ungkapnya kepada wartawan, seraya menunjukkan beberapa dokumen pendukung miliknya.

Didalam dokumen milik pria kelahiran 1943 ini tertera surat keputusan gubernur Sulawesi Selatan, nomor 172/HM/1979 tertera bahwa pihak gubernur telah memberikan kepada dirinya pengakuan atas sebidang tanah adat kepada dirinya seluas 50 hektar.

Lokasi dalam dokumen menunjukkan letak berada di Dusun Wana-Wana, Desa Tampinna (sekarang Mantadulu) di Kecamatan Malili (sekarang Angkona), di Kabupaten Luwu (sekarang Luwu Timur).

Lanjut dokumen yang diperlihatkan, pada tahun 2005, atas nama bupati Luwu Timur, H.A.T Umar Pangerang (Sekda) telah menugaskan sejumlah instansi untuk melakukan verifikasi dan penyelesaian kebun plasma kelapa sawit milik warga di tiga desa, yakni desa Mantadulu, Tawakua dan Desa Taripa.

Pada 19 Desember 2006, diruang rapat Bupati terjadi kesepakatan bahwa pihak PTPN XIV bersedia melepaskan tanah inti yang diklaim, apabila dalam proses verifikasi terbukti milik masyarakat yang didasarkan atas hak yang dimiliki sesuai dengan ketentuan dari peraturan yang berlaku.

Atas proses panjang tersebut, pada 16 Februari 2010, Bupati Luwu Timur, H. Andi Hatta meminta kepada pihak PTPN IV (Persero) agar mengeluarkan dari daftar aset PTPN XIV lahan masyarakat yang bersertifikat yang terhisap masuk ke dalam kebun inti PTPN XIV PKS II Malili.

Berdasaran hasil verifikasi oleh tim terpadu yang dibentuk oleh pihak Pemkab Luwu Timur. Termasuk pemilik lahan dengan dasar kepemilikan Surat Keterangan Tanah) dan tanah garapan yang dikuasai secara turun temurun.

Pihak PTPN XIV saat dikonfirmasi beberapa waktu lalu tidak dapat memberi jawaban, sehingga pihak keluarga berencana akan melakukan aksi demonya di Makassar untuk meminta kepastian status tanah. “Biar saya sekalian ke Makassar untuk demo”, ungkap Febriadi, menantu Udding yang juga salah satu aktivis lokal di Luwu Timur. (Albar)