Spread the love

MAKASSARNEWS.ID – Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) tengah menyoroti Pertambangan Emas Tanpa Izin (PETI) di Indonesia karena dinilai berpotensi menimbulkan pelanggaran HAM, khususnya yang berkaitan dengan pemenuhan dan perlindungan hak untuk hidup yang dijamin dalam Konstitusi.

Sepanjang 2018, Komnas HAM telah memantau PETI di Provinsi Jambi, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi Selatan dan Kalimantan Barat.

Penggunaan alat berat dan merkuri berakibat terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan yang mangancam kesehatan maupun kelangsungan hidup manusia dan ekosistem.

Melihat dampak yang ada, pemerintah yelah berlaku Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Sejak tahun 2016, urusan pertambangan tidak lagi menjadi wewenang kabupaten/kota, melainkan provinsi.

Sementara itu, pemerintah provinsi juga tidak bisa berbuat banyak karena PETI itu aktifitas ilegal sehingga pihaknya tidak bisa menjalankan kewenangannya untuk melakukan pengawasan, pembinaan dan penindakan, sebagaimana dimandatkan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Minerba.

Saat ini, urusan penanganan PETI seolah olah hanya menjadi tugas aparat penegak hukum, dalam hal ini Polda Riau. Padahal, jika melihat penyebab maupun dampak aktifitas PETI, penanganannya seharusnya juga menjadi urusan pemerintah daerah.

Pendekatan hukum yang dilakukan aparat penegak hukum tidak akan efektif sepanjang pemerintah tidak memiliki alternatif solusi untuk mencegah dan/atau mengalihkan masyarakat dari aktifitas PETI ke kegiatan produktif lainnya yang tidak hanya ramah lingkungan tapi juga dapat memberikan penghasilan yang cukup.

Hal tersebut tidak hanya untuk menghindarkan masyarakat dari kegiatan yang melanggar hukum, tapi juga melindungi kelestarian lingkungan.

Komnas HAM melihat bahwa persoalan PETI tidak saja terkait dengan persoalan ekonomi dan lingkungan tapi juga sosial. Untuk itu, diharapkan agar pihak-pihak terkait mulai dari tingkat pusat hingga daerah saling bersinergi dalam upaya penanganan PETI agar tidak menimbulkan dampak yang tidak diinginkan. (*)