Spread the love

 

MAKASSARNEWS.ID – Beberapa sumber menyebutkan, di sekitar area RSUD Labuang Baji terlihat para pekerja proyek pembangunan yang diduga kuat tidak menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dalam melaksanakan pekerjaannya.

Hal ini mengundang tanya, dimana sejak 06 Agustus lalu, Kepala RSUD Labuang Baji yang telah melayankan surat teguran kepada para kontraktor justru tak mengindahkan himbauan tersebut.

Mengacu pada Peraturan Menteri No. 05 Tahun 1996 tentang sistem manajemen dan keselematan kerja dan Peraturan Menteri Tenaga Kerja (PMTK) Nomor : PER. O5/MEN/1996, Tentang Sistem Manajemen Keselamatan Dan Kesehatan Kerja, mengundang tanya mekanisme pemberian proyek.

Perusahaan kontraktor Proyek Lanjutan Pembangunan RSUD Labuang Baji yang dilaksanakan oleh PT. Te’ne Jaya, PT Harfiah Graha Perkasa, PT. Zafa Karya Mandiri dan PT. Alqibar Reski Mandiri telah menghabiskan anggaran sekitar 68 miliar rupiah.

Sumber dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) beberapa waktu lalu menegaskan bahwa pihak kontraktor dilarang untuk diikutsertakan dalam tender selama setahun, jika terbukti tidak menerapkan manajemen keselamatan kerja, atau SMK3.

Dari informasi yang beredar, Peraturan Menteri PUPR menyebutkan sekitar 166 poin persyaratan kerja yang harus dipenuhi setiap orang yang melaksanakan tugas sesuai dengan jenis pekerjaannya.

Bagi pihak perusahaan yang tidak Mengindahkan SMK3 dikenakan dapat dikenakan sanksi pidana pada Pasal 15 UU No. 1 tahun 1970 Tentang Keselamatan Kerja. (Tim)