Spread the love

MAKASSARNEWS.ID Lutim – Keberadaan perusahaan tambang nikel PT. PUL di Desa Ussu, Kecamatan Malili, Kabupaten Luwu Timur sempat di protes warga masyarakat yang resah dan tak nyaman saat melakukan aktivitas. Jalan yang digunakan perusahaan, diklaim warga adalah akses jalan masyarakat untuk berkebun.

Nasir, RT setempat kepada makassarnews.com bahwa PT. PUL sebelumnya memang tidak mempertimbangkan dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh laju truk 10 roda. “Tanaman marica (lada) rata-rata tidak maksimal, daun menguning dan hasil panen menurun akibat dampak debu lajunya truk”, ungkap Nasir kepada redaksi.

Nasir mengharapkan agar pihak perusahaan bisa lebih memperhatikan aktivitasnya. “Sekarang sudah aman, pihak perusahaan sudah menyiram jalan yang dilalui, jadi tanaman kami aman. Tapi kami harap ini jangan putus”, ungkapnya via selular (14/10/2018).

Menyangkut masalah ketenagakerjaan, sumber menyebutkan jika masyarakat sekitar yang dipekerjakan diduga telah melenceng jauh dari aturan ketenagakerjaan menyangkut masalah gaji. Bahkan karyawan lokal saat bekerja tidak diberikan Alat Pelindung Diri (APD).

“Kalau perusahaan berpihak kepada masyarakat harus ada kontrak kerja yang jelas, basisnya dan jam tambahan (jam lembur),” ungkap salah seorang aktivis IN

Ketua Forum Informasi dan Konfirmasi Masyarakat Ussu, Albadru, menemukan jawaban dari ketenagakerjaan bahwa. “Tidak ada kontrak kerja 21 kecuali kerja musiman”, kata M. Arifin di ruang kerjanya.

Arifin melanjutkan, UU No: 13 tahun 2013 pasal 5. ada pun kontrak pertiga bulan adalah masa percobaan kemudian di lanjutkan dengan satu tahun, dan akan ditindaklanjuti ke bagian Hubungan Industrial (HI). (Albar)